Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Bojonegoro – Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2026–2030 melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah instansi yang menjadi pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, 30 Juni 2026.
Dalam kunjungan perdana tersebut, Dewan Pendidikan menyambangi tiga instansi, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergi sekaligus menghimpun berbagai persoalan dan masukan di bidang pendidikan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Anfasul Marom, menyampaikan apresiasi atas sambutan dari jajaran Bappeda, Kemenag, dan Dinas Pendidikan. Menurutnya, sebagai pengurus baru, Dewan Pendidikan perlu mendengar secara langsung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan.
Masukan tersebut selanjutnya akan dihimpun dan dikaji sebagai dasar Dewan Pendidikan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Salah satu fokus utama Dewan Pendidikan selama masa bakti lima tahun ke depan adalah mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor pendidikan. Pendidikan dinilai menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam pertemuan dengan Dewan Pendidikan, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Helmi Elisabeth menyampaikan perkembangan indikator pembangunan manusia. IPM Bojonegoro tahun 2025 disebut mencapai 73,74, dengan kenaikan yang cukup tinggi. Namun demikian, rata-rata lama sekolah masih berada pada angka 7,78 tahun, atau setara dengan jenjang SMP, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Kantor Kemenag Bojonegoro, Kepala Kantor Kemenag Dr. Amanulloh, didampingi Kasi Pendidikan Madrasah Sholihul Hadi, menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi lembaga madrasah.
Beberapa di antaranya adalah keberadaan madrasah di wilayah terpencil dengan jumlah siswa yang relatif sedikit serta belum terjangkau jaringan internet. Selain itu, perhatian juga diperlukan terhadap sekolah dan madrasah di daerah tertinggal, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan manajemen internal yayasan madrasah swasta, serta peningkatan kompetensi guru.
Persoalan ATS juga menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan ATS secara by name by address. Setelah data diperoleh secara valid, pemerintah daerah akan menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.
Menutup rangkaian kunjungan, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menghimpun seluruh masukan dari Bappeda, Kemenag, dan Dinas Pendidikan. Masukan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.